KPK PERIKSA 2 SAKSI TERKAIT KASUS SUAP IZIN MEIKARTA
situsjudi.online - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan dua saksi terkait kasus dugaan suap izin pembangunan proyek Meikarta.
Keduanya adalah PNS Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Dicky Cahyadi dan Support Service Project Management PT Lippo Cikarang Eddy Triyanto. Keduanya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kadis Damkar Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahar (SMN).
"Keduanya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SMN",ujar Juru Bicara KPK Febri DIansyah saat dikonfirmasi, Senin, 12 November 2018.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Selain Bupati Neneng, KPK juga menjerat 8 orang lainnya dalam kasus ini.
Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludi, Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.
Dalam keterangan persnya pada 15 Oktober 2018, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menduga Neneng telah menerima uang suap sebesar Rp 7 miliar dari Billy Sindoro.
Diduga, pemberian suap itu terkait dengan izin-izin pembangunan Meikarta diatas lahan seluas 774 hektar. Pemberian itu dibagi kedalam tiga tahap, yaitu fase pertama untuk lahan seluas 84,6 hektar, fase kedua 252,6 hektar, dan fase ketiga 101,5 hektar.
Lebih lanjut Laode menerangkan, uang haram tersebut disalurkan melalui sejumlah kepala dinas. Pemberian dilakukan bertahap mulai dari April, Mei, dan Juni 2018. Ia menambahkan, uang Rp 7 miliar tersebut masih sebagian dari total commitment fee yang mencapai Rp 13 miliar.
Kemudian, pihak swasta bernama Billy Sindoro yang merupakan Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group.
Suap Bupati Bekasi
Bupati Neneng dan kawan-kawan diduga menerima hadiah atau janji Rp 13 miliar terkait proyek tersebut. Diduga, realisasi pemerian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas,
Keterkaitan sejumlah dinas lantaran proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana membangun apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan. Sehingga dibutuhkan banyak perizinan.
Komentar
Posting Komentar